PEMERINTAH MINIM SENSE OF CRISIS
”Memang kurang sense of crisis-nya, tidak sensitif terhadap situasi kita. Mestinya SBY merespon,” ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsudin Haris, Jumat (29/1). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak sensitif dengan kondisi rakyatnya. Di saat rakyat tengah marak mengkritisi pemerintahannya, justru muncul kebijakan untuk menaikkan gaji pejabat. Syamsudin berpendapat, seharusnya dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah ada perencanaan yang matang dan audit yang jelas. Hal ini untuk menghindari munculnya kebijakan-kebijakan yang cenderung kontroversial.
PEMERINTAH SENGAJA PANCING KEMARAHAN RAKYAT
Pengamat politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf , mengatakan permasalahan kenaikan gaji pejabat sebaiknya tidak dilihat dari pantas atau tidaknya. Melainkan dengan didasarkan pada ekonomi kerakyatan. ”Naik gaji layak, tapi ini di tengah penderitaan rakyat. Sebagian besar rakyat kan ekonominya masih compang-camping, banyak pengangguran dan rakyat miskin,” tutur Maswadi Rauf memberi kritikan pedas pada kebijakan menaikkan gaji pejabat. ”Setelah mobil dinas, sekarang naik gaji, kelihatannya pemerintah sengaja memancing-mancing kemarahan rakyat,” ujar Maswadi Rauf kemarin.
JURANG PEMISAH
Sebenarnya, kata Direktur Pukat UGM, Zaenal Arifin Mochtar, sosok pejabat yang dibutuhkan rakyat adalah yang bisa menjadi pelayan bagi masyarakat. “Yang berpenampilan sederhana. Bukan pegawai dengan gaji tinggi dan mobil bagus. Ini memperpanjang gaya hidup mewah pejabat. Biaya hidup berlebihan difasilitasi negara,” kata Zaenal. Kenaikan gaji bagi kalangan pejabat ini, dikhawatirkan Zaenal malah bisa menimbulkan kecemburuan di kalangan pegawai biasa. “Jurang pemisah akan semakin dalam. Bawahan akan merasa dia yang bekerja di lapangan kok pejabat yang mendapatkan yang lebih besar,” terangnya.
Sabtu, 30 Januari 2010
Kamis, 28 Januari 2010
SIMALUNGUN 2011 : BASIS INDUSTRI PERTANIAN & OLEOCHEMICAL
PROYEK DIMULAI TAHUN 2011
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun, Ir Jhoni Siahaan kepada METRO SIANTAR (grup Sumut Pos) di ruang paripurna DPRD Simalungun, Kamis (28/1) kemarin. Klaster berbasis industri pertanian dan oleochemical di Sei Mangke, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, akan dimulai 2011 mendatang.
Ir Jhoni Siahaan mengatakan, program pembangunan klaster berbasis industri pertanian merupakan jawaban atas ketertinggalan Indonesia di bidang industri hilir kelapa sawit. Sementara kenyataan, Indonesia termasuk salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar dunia. Dan Sumatera Utara, termasuk Simalungun, adalah daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. “Grand design-nya dibuat pemerintah pusat. Jadi masih menunggu, karena tidak mungkin melakukan pembangunan tanpa ada master plan. Ini adalah program jangka panjang, mungkin untuk 10 tahun mendatang,” kata Jhoni.
MODAL Rp. 1,2 T KERJASAMA PTPN-III DAN PEMERINTAH PUSAT
Lebih jauh dia mengatakan, pemilihan Sei Mangke sudah melalui berbagai pertimbangan. Lokasi itu mudah diakses dari sisi transportasi baik darat, laut, dan udara. Selain itu, ketersediaan bahan baku di tempat itu juga cukup menjanjikan, karena PTPN III Sei Mangke memiliki lahan yang dapat mencukupi kebutuhan industri itu nantinya. Ditanya soal pendanaan, Siahaan menjelaskan, sesuai rencana proyek itu akan menyedot anggaran sebesar Rp1,2 triliun. Dana berasal dari pemerintah pusat dan kemungkinan bekerja sama dengan PTPN III Sei Mangke.
SILOU KAHEAN , RAYA KAHEAN PUNYA POTENSI
Anggota DPRD Simalungun, Drs Johalim Purba mengatakan, pihaknya menyambut baik dan mendukung sepenuhnya rencana pembangunan klaster berbasis industri pertanian itu. Namun, perlu dilakukan penjajakan ke daerah-daerah lain di Simalungun yang berpotensi di bidang perkebunan kelapa Sawit. Penjajakan itu perlu untuk pertimbangan mendirikan Pabrik Kelapa Sawit mini di daerah-daerah tertentu.
“Raya Kahean dan Silou Kahean memiliki potensi kelapa sawit yang besar, namun produksi di daerah itu harus dibawa ke Tebing Tinggi atau Sergei karena tidak ada tempat pengolohan,” katanya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun, Ir Jhoni Siahaan kepada METRO SIANTAR (grup Sumut Pos) di ruang paripurna DPRD Simalungun, Kamis (28/1) kemarin. Klaster berbasis industri pertanian dan oleochemical di Sei Mangke, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, akan dimulai 2011 mendatang.
Ir Jhoni Siahaan mengatakan, program pembangunan klaster berbasis industri pertanian merupakan jawaban atas ketertinggalan Indonesia di bidang industri hilir kelapa sawit. Sementara kenyataan, Indonesia termasuk salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar dunia. Dan Sumatera Utara, termasuk Simalungun, adalah daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. “Grand design-nya dibuat pemerintah pusat. Jadi masih menunggu, karena tidak mungkin melakukan pembangunan tanpa ada master plan. Ini adalah program jangka panjang, mungkin untuk 10 tahun mendatang,” kata Jhoni.
MODAL Rp. 1,2 T KERJASAMA PTPN-III DAN PEMERINTAH PUSAT
Lebih jauh dia mengatakan, pemilihan Sei Mangke sudah melalui berbagai pertimbangan. Lokasi itu mudah diakses dari sisi transportasi baik darat, laut, dan udara. Selain itu, ketersediaan bahan baku di tempat itu juga cukup menjanjikan, karena PTPN III Sei Mangke memiliki lahan yang dapat mencukupi kebutuhan industri itu nantinya. Ditanya soal pendanaan, Siahaan menjelaskan, sesuai rencana proyek itu akan menyedot anggaran sebesar Rp1,2 triliun. Dana berasal dari pemerintah pusat dan kemungkinan bekerja sama dengan PTPN III Sei Mangke.
SILOU KAHEAN , RAYA KAHEAN PUNYA POTENSI
Anggota DPRD Simalungun, Drs Johalim Purba mengatakan, pihaknya menyambut baik dan mendukung sepenuhnya rencana pembangunan klaster berbasis industri pertanian itu. Namun, perlu dilakukan penjajakan ke daerah-daerah lain di Simalungun yang berpotensi di bidang perkebunan kelapa Sawit. Penjajakan itu perlu untuk pertimbangan mendirikan Pabrik Kelapa Sawit mini di daerah-daerah tertentu.
“Raya Kahean dan Silou Kahean memiliki potensi kelapa sawit yang besar, namun produksi di daerah itu harus dibawa ke Tebing Tinggi atau Sergei karena tidak ada tempat pengolohan,” katanya.
Langganan:
Postingan (Atom)
